Wow, 131 Minimarket di Kota Malang Belum Kantongi Ijin

Wow, 131 Minimarket di Kota Malang Belum Kantongi Ijin

Satpol Beri Deadline Tiga Minggu

MALANG KOTA – Kesadaran sebagian pengelola minimarket untuk mematuhi peraturan daerah (perda) terbilang minim. Buktinya, hingga saat ini, dari 257 minimarket, ada 131 minimarket (toko modern) tak berizin alias bodong. Di antara minimarket itu, ada yang  milik warga, seperti Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Padahal, mereka sudah membuka usahanya.

Nah, karena ada  minimarket tak berizin itulah, satuan polisi pamong praja (satpol PP) selama satu pekan lalu sudah memberi surat peringatan pertama kepada pengelola 131 minimarket itu.  Tujuannya agar segera melengkapi perizinan dalam waktu satu minggu.

Jika hingga tiga minggu sejak ada surat peringatan, tapi tidak diindahkan, maka satpol PP mengancam melakukan penyegelan. ”Kami beri waktu satu minggu untuk mengurus izin pendiriannya,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Malang Dicky Harianto, Jumat lalu (10/12), di sela-sela kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Alun-Alun Merdeka Kota Malang.

Menurut pria yang juga sekretaris Satpol PP Kota Malang itu, mekanisme surat peringatan ini dilakukan tiga kali dengan jeda per surat selama satu minggu. ”Jika tenggat tiga minggu tetap tidak ada respons positif, kami juga telah menyiapkan stiker untuk menandai toko modern tak berizin,”terangnya.

Stiker tersebut berisi pengumuman agar pemilik toko segera melengkapi sejumlah izin yang selama ini belum diurus. Dia menegaskan, akhir bulan ini akan dilakukan penempelan stiker di toko modern yang tidak memiliki izin. Dengan begitu, pihak pengelola minimarket diharapkan segera mengurus perizinan. ”Jika sudah ditempeli stiker tapi tidak diindahkan, ya kami akan bersikap lebih tegas dengan melakukan penyegelan,” tuturnya.

Dicky menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Disperindag Kota Malang untuk memulai aksi penempelan stiker peringatan soal minimarket ilegal itu. ”Kami menanyakan izin ke BP2T dan disperindag soal itu. Nanti begitu stiker ditempel, pemilik minimarket silakan komplain ke BP2T dan disperindag. Fungsi kami yaitu memberi peringatan lewat stiker,” kata Dicky.

Langkah satpol PP itu atas rekomendasi dari Ombudsman RI wilayah Jatim yang melaporkan adanya keberadaan toko modern ilegal itu ke Pemkot Malang. Sebelumnya, Ombudsman RI (orang yang menyelidiki pengaduan dan membantu menyelesaikannya) mendapatkan laporan dari Aliansi Anti Toko Modern Ilegal Kota Malang.

Dari laporan itulah, Ombudsman melakukan penelusuran langsung ke sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mengurusi toko modern tersebut. Hasilnya ditemukan ada 131 toko modern yang tak berizin.

Dicky menambahkan, meski nantinya di toko modern itu telah terpasang stiker peringatan, satpol PP masih belum bisa melakukan larangan penutupan. Sifat dari pemasangan stiker itu untuk menekan pemilik minimarket agar segera mengurus izin. ”Dengan terganggu adanya stiker itu, kesadaran untuk mengurus izin toko modern kami dorong,” terangnya.

Ketua Aliansi Anti Toko Modern Ilegal Soetopo Dewangga menegaskan, Pemkot Malang harus tegas bertindak terhadap keberadaan 131 minimarket yang tak berizin. Apalagi berdasar rekomendasi Ombudsman RI kepada Pemkot Malang, 131 toko modern ilegal itu telah bertabrakan dengan Pasal 57 Perda No 1 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Toko Modern. ”Kalau patokan Pemkot Perda No 1 Tahun 2014, sudah jelas bahwa 131 toko modern tidak memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP), keberadaannya ilegal, serta harus segera ditindaklanjuti,” kata Soetopo.

Dia juga menambahkan, terhadap 126 toko modern yang telah memiliki SIUP juga harus dilakukan pengecekan, apakah jaraknya dengan pasar tradisional dan antartoko modern tidak melanggar. Termasuk kapan dikeluarkannya SIUP tersebut, apakah sebelum diundangkannya Perda No 1 Tahun 2014 atau belum. ”Kalau SIUP tersebut keluar setelah perda itu, maka jelas harus segera ditindak,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Salamet berharap, agar penindakan yang dilakukan bukan hanya gertak sambal. Melainkan ada pengawasan serius. ”Harus dilihat betul, jangan hanya mengirim surat atau menempel stiker saja. Tapi, juga diawasi apakah benar-benar dilaksanakan pengurusan izin itu,” ujarnya kemarin.

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menekankan bahwa jika pemkot tidak serius, maka sama dengan tidak memedulikan keberadaan warganya.

Salamet juga menyoroti rencana pemkot melakukan revisi perda soal toko modern yang ada saat ini. Namun, hingga saat ini belum ada ranperda revisi yang dilempar ke dewan. ”Revisi perda sama sekali belum dilempar. Kalau bisa segera dilempar, mengingat keberadaan pasar modern biar tertata dengan baik. Agar melindungi pasar dan toko tradisional,” tegasnya.

Manager Legal PT Indomarco Prismatama Malang (Indomaret) Agus Nugroho mengaku belum mengetahui adanya surat peringatan pertama dari Satpol PP Kota Malang. ”Belum ada surat itu, kalau ada toko yang dapat pasti bakal dikirim ke pusat dan kami tindak lanjuti,” ujar Agus melalui sambungan telepon, kemarin.

Agus mengaku saat ini seluruh Indomaret di Kota Malang sudah memiliki izin. Jumlahnya pun tidak mencapai 100 toko. ”Malah kami sudah tidak ekspansi lagi sejak 2015 lalu. Sejak ada moratorium dari pemerintah,” tegasnya.

Menurutnya, sejak 2015 lalu, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Malang tidak lagi menerbitkan izin toko modern. Sebab, ada wacana revisi peraturan daerah. Bahkan sekitar dua bulan lalu, Agus mengaku diundang Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Malang untuk membahas rencana revisi perda tersebut. ”Diundang untuk jaring pendapat, tapi saat hari pelaksanaan ada pengumuman ditunda. Hingga sekarang tidak ada pemberitahuan lagi,” jelasnya. (lil/c2/abm)

sumber : http://radarmalang.co.id/wow-131-minimarket-di-kota-malang-belum-kantongi-ijin-57186.htm

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *