Ini Aturan Kemenhub Tentang Pengoperasian Drone

Ini Aturan Kemenhub Tentang Pengoperasian Drone

Pesawat tanpa awak atau drone kian populer digunakan warga sipil untuk berbagai aktivitas. Fotografi contohnya. Namun tahukah Ngalamers, ternyata ada aturan tentang pengoperasian drone di wilayah Indonesia.

“Drone tidak boleh dioperasikan pada uncontrolled airspace pada ketingggian lebih dari 150 meter,” ungkap Novie Riyanto, Direktur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, saat sosialisasi Peraturan Menteri No.90 Tahun 2015 di Jakarta, Selasa (04/8/2015).

Menjaga keselamatan operasional penerbangan, adalah alasan Menteri Perhubungan RI mengeluarkan PM No.90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak Di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia. Peraturan ini berlaku sejak 12 Mei 2014.

Dirilis laman resmi Dephub, Rabu (05/08/2015) Peraturan Menteri (PM) Perhubungan tersebut mengatur ruang wilayah udara pengoperasian drone, seperti: Drone tidak boleh dioperasikan di kawasan udara terlarang (prohibited area), kawasan udara terbatas (restricted area) dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) suatu bandar udara (bandara). Termasuk tidak boleh dioperasikan pada ruang udara yang dilayani yaitu, controlled airspace dan uncontrolled airspace pada ketinggian lebih dari 500 feet atau 150 meter.

Meski demikian, untuk kepentingan tertentu, drone boleh dioperasikan di ketinggian lebih dari 150 meter dengan ijin yang diberikan dari Dirjen Perhubungan Udara.

Aktivitas tersebut di antaranya: patroli batas wilayah Negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan dan tumbuhan di taman nasional, survey dan pemetaan. Termasuk pemotretan perfilman yang sebelumnya dengan ijin dari institusi yang berwenang, Ngalamers.

“Ijin khusus diberikan oleh Ditjen Perhubungan Udara untuk kepentingan keselamatan penerbangan. Permohonan izin disampaikan paling lambat empat belas hari kerja sebelum pelaksanaan pengoperasian drone,” terang Novie.

Persyaratan pemberian ijin khusus pengoperasian drone harus memenuhi syarat spesifikasi teknis airborne system, spesifikasi teknis ground system, maksud dan tujuan pengoperasian, rencana pengoperasian (flight plan), serta prosedur emergency. Setelah mendapat konfirmasi, Kemenhub akan menyampaikan kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau Airnav.

“Di daerah itu kita keluarkan NOTAM, sebagai daerah berbahaya bagi penerbangan sehingga diawasi. Kemenhub menyampaikan kepada Airnav dan selanjutnya Airnav menyampaikan hal itu kepada maskapai,” jelas Novie.

Muzaffar Ismail, Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKU PPU) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyebut, definisi pesawat tanpa awak (drone) adalah Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). Hal ini mengadopsi dari ICAO.

“Saat ini belum ada aturan secara khusus mengenai pengoperasian. Nanti akan ada regulasinya, termasuk sertifikasi untuk produk drone secara massal ,” kata Muzaffar.

Ke depan, pihaknya akan menyiapkan tim khusus untuk penanganan RPAS yang multi-disiplin yaitu: airworthiness, operation, aerodrome, air navigation, licensing (pilot) dan legal.

Muzaffar juga menyebut pihaknya akan bekerjasama dengan pihak terkait seperti INACA, LAPAN, BPPT, BMKG, Kementerian Luar Negeri,Kementerian Polhukam, pakar hukum penerbangan dan akademisi universitas untuk pengaturan operasional drone.

Sumber: dephub

sumber : http://halomalang.com/news/ini-aturan-kemenhub-tentang-pengoperasian-drone

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *